DPR Desak Pemerintah Tutup Tempat Wisata Selama Libur Lebaran

Mandiri. com – Pemerintah memutuskan buat tidak menutup tempat wisata selama libur Hari Awam Idul Fitri 1442 Hijriyah. Tempat wisata hanya diwajibkan menerapkan protokol kesehatan, dan membatasi jumlah pengunjung & jam operasional. Hal itu disampaikan oleh Juru Cakap Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito saat konferensi pers di Gedung BNPB, hari ini, Kamis (6/5).

Menanggapi hal ini, Pengantara Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Luqman Hakim mengaku tidak setuju dengan keputusan pemerintah itu. Menurutnya, jika pemerintah langgeng membuka tempat wisata, oleh karena itu larangan mudik yang telah mulai diterapkan hari itu akan sia-sia. Dia pun mendorong pemerintah untuk lekas membuat aturan pelarangan pembukaan tempat wisata.

“Saya minta Mendagri segera menerbitkan instruksi ke segenap daerah terkait penutupan wadah wisata selama libur lebaran. Pasti lebih baik kalau selama libur lebaran 6-17 Mei, seluruh pemerintah kawasan tidak mengizinkan pembukaan tempat wisata di daerahnya per, ” katanya dalam bahan tertulisnya, Kamis (6/5).

Dia mengapresiasi kebijakan pemerintah lainnya dalam jalan penanganan penyebaran virus Corona seperti pembatasan buka puasa bersama, larangan open house bagi ASN, dan sebagainya. Namun, menurutnya pemerintah selalu harus waspada terhadap kerawanan penyebaran virus Corona dalam tempat wisata.

“Jangan sampai semua kecendekiaan itu rusak dan serampangan akibat pemerintah tidak membilang ancaman badai Covid-19 yang datang dari tempat-tempat wisata selama libur lebaran, ” jelas Luqman.

“Kita harus sungguh-sungguh waspada. Apalagi sudah ditemukan varian baru mutasi Covid-19 dengan lebih ganas penyebarannya, ” imbuhnya.

Tempat menyadari alasan pemerintah pasti membuka tempat wisata semasa libur lebaran. Namun menurutnya, akan jauh lebih istimewa jika pemerintah fokus mengantisipasi penyebaran virus Corona biar tidak melonjak seperti India.

“Melindungi kesejahteraan, kesehatan dan nyawa anak buah lebih penting dari hisab putaran ekonomi yang diharapkan di sektor pariwisata, ” kata Sekretaris Gerakan Baik dan Kebencanaan DPP PKB itu.

Luqman pun berharap, pemerintah kawasan bisa mendukung pelarangan awal tempat wisata itu. Dia juga mengajak pemerintah kawasan untuk tidak melanggar susunan yang sudah ditetapkan pemerintah pusat sebelumnya seperti yang sudah ia sebutkan sebetulnya.

“Kepala Daerah tidak perlu melakukan menuver aneh-aneh yang bertentangan secara kebijakan ini, apalagi menolaknya. Menjaga keselamatan rakyat merupakan tugas utama setiap besar daerah, ” kata Ketua PP GP Ansor tersebut.

Seperti yang diketahui, sebelumnya Mendagri menyingkirkan Surat Edaran Mendagri Cetakan 800/2794/SJ tanggal 4 Mei 2021 tentang pembatasan jumlah peserta buka puasa bersama dan larangan ASN menerapkan open house saat lebaran. [fik]