DPR Ungkap Suasana RDP dengan KPK: Kita Profesional Saja

DPR Ungkap Suasana RDP dengan KPK: Kita Profesional Saja

Merdeka. com – Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery memastikan tidak ada konflik kepentingan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Persen Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta , Selasa (7/7/2020).

“Tidak ada conflict of interest. Kita profesional saja, ” ujar Herman, Selasa (7/7/2020).

Herman menyatakan hal tersebut saat disinggung mengenai Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni yang diketahui sebagai saksi dalam kejadian korupsi di Badan Kemananan Laut (Bakamla).

Ahmad Sahroni yang merupakan bendahara umum Partai Nasdem ini sempat dipanggil lembaga antirasuah pada Februari 2020.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pamolango menjelaskan kunjungan Komisi III tak akan memengaruhi proses penyelidikan dan penyidikan yang berjalan di institusi antirasuah. Adapun, terkait Ahmad Sahroni, Nawawi mengatakan tidak ada hubungannya kedatangan Komisi III DPR secara perkara Bakamla.

“Kami melihat RDP ini dilaksanakan antarlembaga, tidak bicara soal personalnya, ” kata Nawawi.

Seolah-olah diketahui, KPK mengaku sempat mendapatkan informasi terkait dugaan aliran kekayaan dari PT Merial Esa (ME) kepada Ahmad Sahroni. PT Merial Esa merupakan tersangka korporasi di kasus suap proyek Bakamla.

PT Merial Esa diketahui merupakan milik Fahmi Darmawansyah, dengan telah divonis bersalah dalam kejadian ini.

“Ya dengan jalan apa ada di situ kerja persis bisnis yang sudah kami jelaskan di antara saksi Pak Ahmad Sahroni ini dengan tersangka PT ME (Merial Esa) itu yang miliknya Fahmi Darmawansyah itulah kemudian di sana didalami lebih sendat, ” kata Plt Jubir KPK Ali Fikri beberapa waktu lalu.

Ali mengatakan fakta tersebut menyebutkan bahwa Ahmad Sahroni menerima uang senilai Rp 9, 6 miliar dari PT ME. Namun KPK sejauh ini belum memastikan informasi itu sebagai lengah satu barang bukti dalam perkara tersebut lantaran masih ditelusuri.

Setelah diperiksa, saat itu Ahmad Sahroni mengaku tidak cakap terkait kasus suap di balik pengadaan proyek di Bakamla tersebut. Dia bahkan sempat mengklaim penyidik KPK kebingungan mengajukan pertanyaan kepadanya.

“Semua terkait urusan pertanyaan tentang bisnis masa awut-awutan, ” kata Sahroni setelah melaksanakan pemeriksaan di KPK, beberapa zaman lalu. [ded]