Eks Mensos Juliari Hadapi Sidang Tuntutan Kasus Korupsi Bansos Covid Hari Ini

Merdeka.com – Mantan Mensos Juliari Bakal Hadapi Sidang Tuntutan Kasus Dugaan Korupsi Bansos, Hari Ini
antan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara akan menghadapi sidang tuntutan kasus dugaan korupsi bantuan sosial Covid-19 Kementerian Sosial pada Rabu (28/7) hari ini. Sidang akan berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat.

“Betul besok tuntutan terhadap Pak Juliari. Sidang offline,” kata Kuasa Hukum Juliari, Maqdir Ismail saat dikonfirmasi, Selasa (27/7).

Adapun tanggapan pada sidang tuntutan nanti, Maqdir mengharapkan agar jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berani membebaskan kliennya. Lantaran, dia mengklaim bahwa Juliari tidak pernah mendapatkan uang sebesar Rp 32,48 miliar, sebagaimana yang didakwakan oleh JPU dari lembaga antirasuah tersebut.

“Sesuai fakta persidangan, tidak ada saksi yang menerangkan bahwa pernah menerima uang dari Matheus Joko Santoso untuk kepentingan Pak Juliari. Seharusnya Penuntut Umum berani untuk menuntut bebas,” katanya.

Diberitakan, Juliari Peter Batubara didakwa menerima suap terkait pengadaan bansos pandemi Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek di Kementerian Sosial (Kemensos). Jaksa penuntut umum pada KPK mendakwa Juliari menerima total Rp 32,48 miliar dalam perkara ini.

Uang tersebut diterima Juliari dari sejumlah pihak, yakni dari pengusaha Harry Van Sidabukke sejumlah Rp1,28, kemudian dari Ardian Iskandar Maddanatja sejumlah Rp1,95 miliar, dan Rp29,25 miliar dari beberapa vendor bansos Covid-19 lainnya.

Uang tersebut diterima Juliari lewat dua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kemensos, yakni Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso.

Jaksa menyebut duit itu diterima Juliari terkait dengan penunjukan PT Pertani (Persero), PT Mandala Hamonangan Sude, dan PT Tigapilar Agro Utama serta beberapa vendor lainnya dalam pengadaan bansos sembako untuk penanganan Covid-19 pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) Kementerian Sosial Tahun 2020.

Terkait dengan uang Rp29,25 miliar, jaksa menyebut diterima Juliari dari puluhan perusahaan vendor bansos Covid-19. Puluhan vendor itu memberikan uang beragam kepada Juliari, dari mulai Rp5 juta hingga Rp1,2 miliar.

Atas perbuatannya itu, Juliari didakwa melanggar Pasal 12 huruf b Jo Pasal 18 atau Pasal 11 Jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. [eko]