Hakim Vonis 7 Tahun Penjara Tumenggung Nonaktif Lampung Utara

Hakim Vonis 7 Tahun Penjara Tumenggung Nonaktif Lampung Utara

Merdeka. com – Bupati nonaktif Lampung Melahirkan, Agung Ilmu Mangkunegara, divonis tujuh tahun penjara oleh Majelis Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, Bandarlampung. Agung divonis atas urusan suap dari sejumlah proyek di Dinas Perdagangan dan Dinas PUPR Pemkab Lampung Utara.

“Menjatuhkan vonis tujuh tahun kurungan dan denda Rp750 juta subsidair 8 bulan kurungan terhadap Terdakwa Agung Ilmu Mangkunegara, ” cakap Hakim Ketua Efiyanto saat mengetuk palu sidang, Kamis (2/7/2020). Selain

Selain itu, Tersangka Agung juga hukum membayar uang pengganti Rp74. 634. 866. 000 subsider 2 tahun kurungan, dan pencabutan hak politik untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun setelah selesai menjalani kejahatan pokok.

“Terdakwa Gede Ilmu Mangkunegara terbukti secara terang dan meyakinkan menerima suap dan gratifikasi sejumlah proyek di dunia Pemerintah Kabupaten Lampung Utara secara bersama-sama dan berlanjut, ” lanjut Hakim Ketua Efiyanto.

Menurut majelis hakim, terdakwa terbukti melanggar Pasal 12 huruf b UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG No. 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) pertama KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP & Dakwaan Ke-2 Pasal 12 B jo Ps 55 (1) ke-1 jo Ps 65 KUHP.

Mahkamah juga mempertimbangkan hal-hal memberatkan serta meringankan. Memberatkan seperti, selaku kepala daerah dengan kewenangan yang dimiliki seharusnya berperan aktif ikut menghalangi praktek korupsi , namun itu tidak dilakukan.

Kemudian, terdakwa juga telah melakukan lebih dari satu aksi pidana korupsi dan gratifikasi secara berulang.

Terkait peristiwa meringankan, terdakwa telah mengakui kealpaan, berlaku sopan selama di persidangan, dan memiliki tanggungan keluarga.

Mendengar vonis hakim, jaksa dan pengacara terdakwa menyatakan pikir-pikir untuk menyatakan banding.

Sebagai informasi, vonis hakim bertambah rendah dari tuntutan jaksa yaitu 10 tahun hukuman penjara secara denda Rp1 M subsider mulia tahun kurungan.

“Terdakwa juga kami tuntut membayar uang pengganti Rp77, 5 miliar, ” jelas tim Jaksa KPK. [ded]