Hindari Konflik, Polda Metro Prioritaskan Garap Aturan Pesepeda dalam Jalan Raya

Merdeka. com semrawut Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyatakan segera menjadikan regulasi terhadap pesepeda buat menghindari konflik dengan pemakai kendaraan bermotor.

“Ini masalah mendesak, karena saya khawatir kalau itu dibiarkan suatu saat hendak terjadi keributan antara pengendara sepeda motor dengan pengendara sepeda khususnya road bike (sepeda balap), ” kata pendahuluan Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Penuh Sambodo Purnomo Yogo pada Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (31/5).

Sambodo mengatakan pihak kepolisian saat ini pusat mengkaji penerapan tilang kepada pesepeda demi menjaga ketertiban antara pesepeda dan pengendara kendaraan bermotor.

“Sambil menunggu adanya kesimpulan tentang jalur khusus sepeda road bike sambil menunggui SOP penindakan sepeda yang di luar jalur cocok Pasal 299 (UU LLAJ), saya mengimbau kepada semua orang, kepada semua konsumen jalan mari kita berbagi ruang jalan, ” kata dia.

Tempat juga mengatakan regulasi penggunaan jalan bagi pesepeda sudah diatur dengan jalan di Pasal 299 Undang-Undang Awut-awutan Lintas dan Angkutan Pekerjaan (LLAJ).

“Kan sudah jelas di undang-undang, kendaraan yang lebih cepat itu melaju di sepotong kanan artinya pesepeda, pengguna non sepeda juga harus berbagi ruang jalan dengan sama, ” ujar Sambodo.

“Kalau misalnya peletonan, peletonan yang bagus misalnya di sebelah kiri jangan sampai mengambil segenap badan jalan sehingga kemudian orang lain tidak bisa lewat. Apalagi sebetulnya telah ada jalur sepeda dengan disiapkan oleh pemerintah khususnya di jalan Sudirman-Thamrin, ” tambahnya.

Polda Metro Jaya saat tersebut tengah mengkaji sanksi sita sepeda jika sanksi tilang terhadap pesepeda jadi diberlakukan.

“Kalau contoh penindakan yang disita apanya nih? Cukup KTP-nya jiwa pesepada atau sepedanya tersebut sendiri? Bagaimana registrasi dan sebagainya tentu ini kudu dibicarakan lebih lanjut, ” ujar Sambodo

Dia juga mengatakan penerapan aturan ini harus dibahas dengan seluruh pihak dengan terlibat dalam “Crime Justice System” (CJS) karena bila aturan ini jadi diterapkan, maka Polda Metro Jaya akan menjadi kepolisian dengan pertama yang menerapkan tilang sepeda.

Tetapi Sambodo menambahkan jika penegakan hukum dalam fenomena roda ini adalah jalan belakang yang akan ditempuh sebab pihak kepolisian.

Adapun Pasal 299 UU LLAJ itu berbunyi “Setiap orang yang mengendarai organ tidak bermotor yang dengan sengaja berpegang pada organ bermotor untuk ditarik, menarik benda-benda yang dapat membahayakan pengguna jalan lain, dan/atau menggunakan jalur jalan instrumen sebagaimana dimaksud dalam Perkara 122 huruf a, tulisan b, atau huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 keadaan atau denda paling penuh Rp100 ribu.

Kemudian Pasal 122 UNDANG-UNDANG LLAJ berbunyi “Pengendara Kendaraan Tidak Bermotor dilarang:

a. dengan berniat membiarkan kendaraannya ditarik sebab Kendaraan Bermotor dengan kecepatan yang dapat membahayakan keselamatan;

b. mengangkut atau menarik benda yang dapat merintangi atau membahayakan Pengguna Jalan lain; dan/atau

c. menggunakan jalur jalan Kendaraan Bermotor jika telah disediakan rel jalan khusus bagi Instrumen Tidak Bermotor”. Seperti dikutip Antara. [rhm]