Kejadian Lahan Kuburan, Wabup OKU Nonaktif Divonis 8 Tarikh Penjara dan Hak Politik Dicabut

Merdeka. com – Majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang Bagian 1A Khusus Sumatera Daksina menjatuhkan vonis delapan tahun penjara kepada Wakil Bupati Ogan Komering Ulu (OKU), Johan Anuar dalam perkara tipikor lahan kuburan. Kesalahan terdakwa menyebabkan kerugian negeri sebesar Rp 3, dua miliar.

Menawan hakim menilai terdakwa dianggap bersalah dalam perbuatan korupsi pada tahun 2012 masa menjabat Wakil Ketua DPRD OKU dengan korupsi dengan memainkan Nilai Jual Pokok Pajak (NJOP).

“Menyatakan terdakwa Johan Anuar terbukti secara sah serta meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama serta dijatuhkan hukuman pidana tangsi selama delapan tahun kurungan, ” ungkap ketua perhimpunan hakim Erma Suharti, Selasa (4/5).

Sejak fakta persidangan, hasil retribusi tanah kuburan yang bermasalah karena memiliki harga jual yang lebih tinggi sebab seharusnya. Lokasi TPU pula tidak bisa dibangun pokok memiliki kemiringan setelah dilakukan studi kelayakan dan berbiaya besar jika dilanjutkan.

“Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda Rp 500 juta, apabila tidak menunaikan diganti dengan kurungan enam bulan penjara, ” ujarnya.

Terdakwa dianggap bersalah karena melanggar Bab 2 ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-undang MENODAI Nomor 31 Tahun1999 mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Putusan majelis hakim setara dengan tuntutan jaksa sebelumnya.

“Terdakwa diminta mengembalikan uang kerugian negeri sebesar Rp 3, 2 miliar dengan ketentuan jika tidak membayar dalam periode satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka negara dapat menyita harta benda, dan menambah kejahatan penjara 1 tahun, ” tegasnya.

Selain kurungan penjara, majelis hakim juga memutuskan pencabutan benar politik terdakwa. Hakim menilai perbuatan terdakwa tidak menunjukkan sebagai tokoh masyarakat.

“Hukuman tambahan yakni pencabutan hak politik untuk memilih dan dipilih semasa lima tahun setelah kejahatan, ” kata dia.

Penasihat hukum terdakwa, Titis Rachmawati menilai barang apa yang dibacakan oleh indah hakim terkesan dipaksakan & tidak sesuai dengan dasar keadilan hukum. Pihaknya ngerasa majelis hakim tidak berjalan sesuai amanat sebagai penegak hukum.

Sebab itu, pihaknya akan melakukan banding. Hakim dianggap tidak sama sekali mempertimbangan pledoi yang disampaikan sebelumnya.

“Kami akan melaksanakan. Menurut saya pledoi dengan kami ajukan tidak dipertimbangkan, ” pungkasnya. [fik]