Kejagung Tetapkan Eks Dirut BTN Tersangka Gratifikasi

Kejagung Tetapkan Eks Dirut BTN Tersangka Gratifikasi

Merdeka. com – Kejaksaan Agung RI menetapkan mantan Eksekutif Utama Bank Tabungan Negara (BTN) H Maryono dan Direktur Sari PT Pelangi Putera Mandiri Yunan Anwar sebagai tersangka dugaan aksi pidana korupsi penerimaan gratifikasi.

“Dalam kurun waktu 2013 datang dengan tahun 2015, diduga HM sebagai Direktur Utama Bank Simpanan Negara periode tahun 2012-2019 telah menerima hadiah atau janji ataupun suap atau gratifikasi berupa uang melalui rekening bank atas tanda Widi Kusuma Purwanto yang merupakan menantu dari HM, ” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono dalam keterangan tertulis di Jakarta , dilansir Antara, Rabu (7/10).

Penerimaan gratifikasi itu diduga terkait pemberian fasilitas kredit serta pencairan kredit dari BTN kepada PT Pelangi Putera Mandiri serta PT Titanium Property. Kejagung menjumpai pegawai PT Pelangi Putera Mandiri pernah melakukan pengiriman dana pada menantu Maryono dengan total sejumlah Rp2, 257 miliar sebelum menyambut fasilitas kredit dari BTN Cabang Samarinda sebesar Rp117 miliar di dalam 2014 yang kini macet.

Selanjutnya untuk PT Titanium Property, BTN Cabang Jakarta Harmoni mengucurkan kredit sebesar Rp160 miliar untuk pembiayaan pembangunan Apartement Titanium Square pada 2013.

Terkait fasilitas kredit itu, PT Titanium Property mengirimkan total sebesar Rp870 juta kepada menantu Maryono dengan rincian Rp500 juta di 22 Mei 2014, Rp 250 juta pada 16 Juni 2014 dan Rp120 juta pada 17 September 2014.

Kejagung menduga keberhasilan pemberian fasilitas kredit kepada dua perusahaan tersebut arah kontribusi Maryono yang saat itu menjabat Direktur Utama BTN secara mendorong pemberian fasilitas kredit walaupun tidak sesuai dengan SOP dengan berlaku pada BTN.

Atas perbuatan itu, Maryono disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 5 ayat (2) jo ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Peraturan Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Yunan Anwar disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau tulisan b atau Pasal 13 Menjemput Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. [eko]