Komisi II Dorong Pemda Percepat Serapan Anggaran untuk Penanganan Covid-19

Merdeka.com – Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk melakukan percepatan serapan belanja daerah untuk pelindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi dalam rangka penanganan Covid-19. Guspardi mengatakan, data Kementerian Dalam Negeri, realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penanganan Covid-19 masih jauh

“Percepatan realisasi anggaran untuk penanganan Covid-19 mesti ditingkatkan. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat rata-rata realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penanganan pandemi
Covid-19 masih jauh dari harapan,” ujar Guspardi, dikutip Senin (9/8).

Mengutip data Kementerian Dalam Negeri, realisasi belanja APBD pemerintah provinsi baru 35,18 persen hingga 15 Juli 2021. Lebih rendah dibandingkan serapan anggaran pada 31 Juli 2020 yang mencapai 37,90 persen. Untuk Kabupaten/Kota realisasi belanja APBD per 15 Juli 2031 baru di angka 32,11 persen. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan 31 Juli 2021 yang mencapai 37,50 persen.

Guspardi menjelaskan, ada kekhawatiran kepala daerah mencairkan anggaran. Namun, perlu juga anggaran segera digunakan untuk menangani dampak pandemi.

“Memang diakui bahwa adanya kekhawatiran kepala daerah dalam mencairkan anggaran merupakan suatu hal yang dilematis. Di satu sisi, anggaran itu perlu segera digunakan untuk menangani dampak pandemi, tetapi di sisi lain berpotensi menjadi temuan BPK sehingga berpotensi mengakibatkan masalah hukum bagi kepala daerah. Namun yang terpenting penggunaan anggarannya harus tepat sasaran untuk penanganan pandemi Covid-19, bukan untuk kepentingan pribadi, kelompok apalagi dikorupsi. Karena itu, harus ada pengecekan dari inspektorat,” ujar Guspardi.

Politikus PAN ini berharap pemerintah pusat dan daerah harus punya kesepahaman dan komitmen tinggi dalam percepatan serapan anggaran penanganan daerah.

“Pemda jangan ragu melakukan refocusing anggaran sehingga tidak ada lagi program penanganan pandemi yang terhambat. Kemendagri juga diminta mencari terobosan agar pemda tidak terbebani rasa khawatir yang berakibat terganggunya refocucing dan realisasi anggaran Covid-19,” kata Guspardi.

Oleh sebab itu, Guspardi meminta agar Kemendagri memberikan petunjuk teknis yang jelas dalam penggunaan anggaran penanganan Covid-19 itu. Arahan dan pendampingan perlu diberikan kepada kepala daerah secara rutin agar mampu memenuhi target-target realisasi anggaran yang telah ditetapkan. Aparat penegak hukum dan lembaga audit perlu dilibatkan untuk memastikan kepala daerah menggunakan anggaran sesuai ketentuan dan perudangan yang berlaku.

“Poin terpentingnya, jangan memanfaatkan anggaran untuk kepentingan pribadi dan kelompok sehingga berujung pada tindakan korupsi,” pungkasnya. [eko]