KPK Temukan 4 Celah Potensi Korupsi Terkait Penanganan Covid-19

Merdeka. com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengidentifikasi empat potensi korupsi terkait pengerjaan penanganan Covid-19. KPK pun telah membuat empat langkah antisipasi pencegahan korupsi. Ketua KPK Firli Bahuri menyebut, potensi pertama berada dalam pengadaan barang atau jasa tiba dari kolusi, markup harga, kickback, konflik kepentingan dan kecurangan.

Antisipasinya, kata Firli, KPK mengeluarkan SE No. 8 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran pengamalan barang atau jasa dalam buram percepatan penanganan Covid-19 terkait pencegahan korupsi.

“Isi dibanding SE tersebut adalah memberikan rambu-rambu pencegahan untuk memberi kepastian untuk pelaksana PBJ, hingga mendorong kontribusi aktif APIP dan BPKP untuk melakukan pengawalan dan pendampingan jalan pelaksanaan PBJ dengan berkonsultasi pada LKPP, ” kata Firli di Jakarta , Sabtu (29/8).

Kemudian, daya korupsi kedua di filantropi atau sumbangan pihak ketiga. Yaitu tersedia kerawanan pada pencatatan penerimaan, pembagian bantuan dan penyelewengan bantuan.

“Upaya pencegahan KPK membuat panduan berupa Surat KPK Bagian B/1939/GAH. 00/0 1-10/04/2020 tentang Arahan Sumbangan atau Hibah dari Masyarakat. Ditujukan kepada Gugus Tugas serta seluruh kementerian/lembaga atau Pemda, ” lanjut Firli.

Selanju potensi korupsi ketiga pada proses refocusing dan realokasi anggaran Covid-19 untuk APBN dan APBD. Bercak rawannya terletak pada alokasi sumber dana dan belanja serta penggunaan anggaran.

“Upaya pencegahan, koordinasi monitoring perencanaan refocusing ataupun realokasi anggaran, dan memberikan rekomendasi kepada kementerian atau lembaga ataupun Pemda apabila menemukan ketidakwajaran penganggaran atau pengalokasian, ” tuturnya.

Kemudian, potensi korupsi keempat ada di penyelenggaraan bantuan baik (social safety net) oleh pemerintah pusat dan daerah. KPK mengidentifikasi titik rawan pada pendataan penerima, klarifikasi dan validasi data, bayaran barang, distribusi bantuan serta perlindungan.

“Upaya pencegahannya memajukan kementerian atau lembaga atau Pemda untuk menggunakan DTKS sebagai rujukan pendataan penerima Bansos, dan memajukan keterbukaan data penerima Bansos beserta membuka saluran pengaduan masyarakat, ” ucapnya.

“Insya Allah upaya ini dapat menutup semua celah atau potensi anggaran penanggulangan pandemi Covid-19 yang berasal daripada uang rakyat, ” tambah tempat.

Firli menegaskan, kinerja Bidang Pencegahan juga tidak terpengaruh oleh pandemi Covid-19. Dimana sebesar program untuk mencegah terjadinya kejahatan korupsi tetap berjalan seperti normal.

“Salah satunya upaya pencegahan korupsi anggaran penanggulangan pandemi Covid-19, ” tandasnya. [cob]