Menpora Jadi Dosen Penguji Menaker Ida Fauziyah di Kampus IPDN

Menpora Jadi Dosen Penguji Menaker Ida Fauziyah di Kampus IPDN

Merdeka. com – Menteri Pemuda & Olahraga (Menpora) Zainudin Amali menjadi dosen penguji mahasiswa Ida Fauziyah yang juga sebagai Menteri Ketanagakerjaan dengan disertasi ‘Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat RI’ di Kampus IPDN Gedung Pascasarjana, Cilandak.

Menpora beriringan Rektor IPDN Hadi Prabowo mengindahkan langsung paparan materi disertasi dengan disampaikan Ida Fauziyah.

“Alhamdulillah, terima kasih kepada semua dosen penguji yang ada di ruangan ini. Di tengah perintah dan kesibukan sehari-hari yang menguras energi, penelitian ini dapat kami selesaikan dengan baik, ” introduksi Ida dalam pembukaanya.

Penelitian berjudul ‘Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia’ ini diajukan untuk menutup salah satu persyaratan dalam meraih membuat Doktor Ilmu Pemerintahan pada rencana Pasca Sarjana Institut Pemerintahan Pada Negeri (IPDN).

“Pemilihan isu gender dalam konteks keparlemenan yang menjadi tema sentral studi ini tentu tak lepas lantaran ‘takdir’ sebagai wakil rakyat yang saya jalani selama hampir besar dasawarsa. Selama itu saya membaktikan segenap tenaga dan pikiran buat turut berikhtiar meningkatkan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara, sesuai perintah dan fungsi yang melekat dalam lembaga legislatif, ” ujarnya.

Ida Fauziah menyampaikan, sebagai politisi yang berkesempatan menjadi legislator selama empat periode, dirinya terkebat hampir seluruh dinamika parlemen pasca-reformasi sebagai bentuk peran dan sumbangan perempuan dalam pembentukan regulasi & pengambilan kebijakan negara.

“Saya menemukan salah satu urgensi penelitian, yaitu untuk mengamati sejauh mana perspektif gender terimplementasi pada proses perancangan sejumlah kebijakan pada lembaga legislatif, ” tambahnya.

“Semoga hasil penelitian tersebut dapat menambah refrensi dalam pemungutan kebijakan, terutama agar pembangunan pada semua sektor memiliki perspektif gender dan berkeadilan bagi perempuan. Pokok, tidak ada demokrasi sejati tanpa keterwakilan perempuan, ” harapnya. [hhw]