Penanganan Pelanggaran Pilkada 2020 Meningkat, Bawaslu Harap Pelapor Dilindungi

Penanganan Pelanggaran Pilkada 2020 Meningkat, Bawaslu Harap Pelapor Dilindungi

Merdeka. com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat tingkat penanganan pelanggaran Pilkada serentak 2020 kendati jumlah dugaan pelanggaran menurun dibandingkan Pilkada sewaktu 2018. Oleh sebab itu, Bawaslu meminta agar para pelapor dikasih perlindungan.

Pilkada 2018 diketahui dilaksanakan di 171 daerah pada 17 provinsi di 115 kabupaten dan 39 kota. Tengah Pilkada 2020 dilaksanakan di 270 daerah untuk 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

“Sehingga perlu memberikan perlindungan kepada pelapor yang mungkin mendapatkan ancaman teror dari pihak terlapor, ” kata Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo dalam keterangan tercatat, Minggu (27/12).

Dewi mengatakan, ada kesamaan bentuk pelanggaran di Pilkada serentak 2018 dan 2020. Pelanggaran ditemukan itu sesuai pemasangan alat peraga kampanye (APK) tak sesuai prosedur yang sedang mendominasi pelanggaran administrasi.

Menurut dia, tidak hanya pelanggaran APK tak sesuai prosedur. Buah hati mengungkapkan, keberpihakan penyelenggara ad hoc juga masih mendominasi pelanggaran isyarat etik, keberpihakan kepala desa memimpin tindak pidana pemilihan, dan ASN (Aparatur Sipil Negara) memposting keberpihakannya di media sosial.

Dia berharap jajaran Bawaslu bisa memberikan perlindungan kepada masyarakat yang akan memberikan laporan dugaan pengingkaran administrasi maupun pidana pemilihan. Dewi mengakui butuh kerja keras meningkatkan partisipasi masyarakat agar bersedia mengadukan jika ada pelanggaran pemilihan.

“Masyarakat dihantui ketakutan serta risiko mendapat tekanan, bahkan risiko teror dari pihak yang dilaporkan. Bawaslu harus bisa pasang pranata untuk para pelapor, ” perkataan dia.

Dia menambahkan, jajaran Bawaslu salah satunya mampu melalui pusat pendidikan pengawasan partisipatif tahun 2021 sebagai cara membuat karakter pengawasan partisipatif yang cakap dan berintegritas. Dia berharap perlengkapan pengalaman menggelar SKPP jajaran struktural Bawaslu dalam kurun waktu perut tahun terakhir bisa menghadirkan bervariasi inovasi ke depan.

“Mudah-mudahan ini (SKPP tahun 2021) bisa berjalan mulus. Mulai sokongan anggaran, dorongan dari pemerintah tengah maupun pemerintah daerah, dan lantaran Komisi 2 DPR akan tetap kita dapatkan, ” kata Dewi. [gil]