Pengenaan PPN Mempersempit Akses Pendidikan Masyarakat Kelas Bawah

Merdeka. com – Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Nadia Fairuza menyatakan, rencana pemerintah untuk mengenakan pajak perkembangan nilai (PPN) pada pertolongan pendidikan dianggap dapat menghambat pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Tanah Air.

Pasalnya, patuh Nadia, di tengah masalah akses maupun mutu pendidikan yang tidak merata, penambahan angka putus sekolah & penurunan kemampuan belajar, pengenaan pajak PPN ini mau semakin mempersempit akses asosiasi pada pendidikan, terutama untuk masyarakat miskin.

“Dampak pandemi pada sektor pendidikan seharusnya bisa menjelma pertimbangan sebelum pengenaan PPN ini benar-benar diberlakukan, ” jelas Nadia dalam bukti tulis, Jumat (11/6).

Ia memandang penuh sekolah, terutama sekolah swasta berbiaya rendah, sudah suram untuk bertahan di pusat pandemi yang berkepanjangan karena sekolah maupun gurunya sangat bergantung kepada pendapatan karakter tua murid yang saat ini banyak terganggu dalam suasana sulit seperti sekarang ini.

Mengutip Masukan Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2021, memperlihatkan ada 19, 10 juta penduduk usia kerja dengan terdampak pandemi Covid-19.

Sebanyak 1, 62 juta penduduk diantaranya menganggur akibat Covid-19 dan sebesar 1, 11 juta orang tidak bekerja karena pandemi.

“Belum lagi mempertimbangkan dampak dari learning loss akibat pandemi dalam peserta didik, ” tambahan Nadia.

Program Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum serta Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang tengah dipersiapkan DPR RI dan Negeri, menurut Nadia salah kepala poinnya adalah pengenaan Pajak Pertambahan Pendidikan (PPN) dalam instansi pendidikan sebesar 12 persen.

Selain pendidikan yang sebelumnya terbebas dari PPN, 10 jenis jasa lainnya juga hendak dikeluarkan dari kategori lepas PPN hingga hanya hendak tersisa 6 jenis jasa saja yang bebas dibanding pajak tersebut.

Diantara kelompok jasa yang lain yang juga akan dipakai PPN, dengan adanya modifikasi legislasi termasuk jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman tulisan dengan perangko, jasa keuangan dan jasa asuransi.

“RUU KUP menetapkan dikawal prosesnya agar tidak merugikan kepentingan masyarakat umum, ” tegas Nadia.

Reporter: Yopi Makdori
Sumber: Liputan6. com [rhm]