Penjelasan Kadishub DKI Terkait Motor Belum Berlaku Ganjil Genap

Merdeka. com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melahirkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 80 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam masa transisi.

Pergub tersebut telah ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dalam 19 Agustus 2020. Dalam Bab 7 ayat 2 huruf a Pergub tersebut, tertulis aturan bahwa ganjil genap juga akan diberlakukan pada kendaraan bermotor.

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo memang membenarkan isi dari Pergub tersebut. Di awalnya, sebagai bentuk pengendalian moda transportasi, maka akan diberlakukan miring genap bagi kendaraan bermotor.

Namun, saat dikonfirmasi, Syafrin mengatakan bahwa dalam pelaksanaan Pergub tersebut, kendaraan bermotor tidak tepat ganjil genap.

“Untuk sepeda motor belum dikenakan miring genap. Saat ini, ganjil sempurna hanya bagi kendaraan roda empat saja. Dengan 14 jenis organ yang dikecualikan, ” kata Syafrin dalam keterangannya, Jumat (21/8).

Dia tidak membenarkan kalau ganjil genap akan diberlakukan pada kendaraan bermotor. Ia mengatakan, belum ada perubahan atas kebijakan istimewa genap yang telah diterapkan di awal Agustus lalu. Ganjil penuh hanya berlaku bagi mobil yang diberlakukan di 25 ruas ulama, pada pukul 6. 00-10. 00 WIB dan pukul 16. 00-21. 00 WIB.

“Ganjil Genap yang diberlakukan masih pada 25 ruas jalan, serta sah pada pagi jam 06. 00-10. 00 WIB dan sore tanda 16. 00-21. 00 WIB, ” ujar Syafrin.

Syafrin menjelaskan, dengan diberlakukannya ganjil lengkap, harapannya warga DKI Jakarta mampu melakukan penyesuaian waktu dalam menyelenggarakan kegiatan. Hal ini bertujuan buat menekan laju penyebaran wabah Covid-19 di Jakarta.

“Masyarakat dengan plat nomor kendaraan miring, dapat berkegiatan dari rumah di dalam tanggal genap dan sebaliknya. Sehingga masyarakat turut berperan dalam menekan laju penyebaran wabah Covid-19 di ibu kota, ” tuturnya.

Dia juga menambahkan, bahan dikeluarkannya Pergub Nomor 80 Tahun 2020 ini sebenarnya untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat. Dalam Pergub tersebut tertuang penegakan hukumnya. Bila umum patuh, maka warga bisa pasti melakukan aktivitas seperti biasa, tanpa terjaidnya penularan. Sehingga, kehidupan baik ekonomi tetap berjalan.

“Supaya warga disiplin, diharapkan Pergub ini bisa memulihkan berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi warga yang terdampak pandemi, ” pungkasnya.

Di kesempatan yang sama, Syafrin juga mengingatkan kalau pada masa transisi ini, semua ruas jalan akan diutamakan buat pejalan kaki. Bukan hanya pejalan kaki saja, pesepeda juga diutamakan sebagai sarana mobilitas penduduk sehari-hari.

‘Sepeda diutamakan. Di dalam pasal 10, diatur tentang logistik parkir khusus sepeda di sebanyak lokasi. Penyediaan ruang parkir istimewa sepeda di perkantoran dan was-was perbelanjaan ditetapkan sebesar 10 upah dari kapasitas parkir, ” ungkapnya. [ded]