Penyelidik Pendidikan Ingatkan Guru Hati-Hati Membina Soal, Tak Pakai Nama Penguasa

Penyelidik Pendidikan Ingatkan Guru Hati-Hati Membina Soal, Tak Pakai Nama Penguasa

Merdeka. com berantakan Dunia pelajaran sempat dihebohkan dengan nama ‘Anies’ dan ‘Mega’ dalam soal ujian salah satu SMP Negeri pada Jakarta Selatan. Ada dua soal, perkara pertama hanya mencantumkan nama Anies saja beserta jabatannya, yakni jadi Gubernur yang menjabat pada tarikh 2017. Sementara itu, di perkara kedua tertulis “Anies selalu diejek Mega”.

Soal kedua tersebut cukup menimbulkan polemik dalam masyarakat. Pengamat Pendidikan dari Komnas Pendidikan, Andreas Tambah menyatakan soal tersebut tidak etis. Menurutnya, seorang guru maupun pembuat soal teguran tidak diperbolehkan untuk melibatkan nama-nama tokoh politik maupun tokoh terbuka yang bisa menimbulkan polemik.

“Dalam hal ini kok saya katakan sangat tidak etis karena nama ‘Mega’ dan ‘Anies’ merupakan nama tokoh politik dalam Indonesia, ” kata Andreas era dihubungi merdeka. com, Minggu (13/12).

Andreas mengatakan, sekalipun tidak ada dasar atau kaidah tertulis mengenai prinsip pembuatan perkara, namun menurutnya seorang guru telah memahami jika lebih baik buat mencantumkan nama-nama yang familiar ataupun yang sudah biasa tertera di soal. Seperti Budi, Ani, Unggul, Ali, dan sebagainya.

“Aturan yang mendasar tentang pembuatan soal seperti itu memang tidak ada, tapi kita sebagai pembuat soal atau guru pada umumnya memiliki kode etik untuk tidak menggunakan nama-nama pejabat, ” ujarnya.

Meskipun begitu, jika tanda yang digunakan adalah nama-nama yang sudah umum digunakan dalam soal, namun ternyata sama dengan tanda pejabat atau tokoh, Andreas mengimbau para pembuat soal untuk tidak mencantumkan nama lengkap maupun jabatannya.

“Kalau mencantumkan nama lengkap, apalagi disertai jabatan, serta terbukti bersifat/ bertujuan menjelek-jelekkan, oleh karena itu bisa dikenakan pasal pencemaran tanda baik, ” kata Andreas

“Bisa saja gurunya mengelak, ‘Anies’ atau ‘Mega’ yang dimaksud bukanlah Pak Anies Baswedan atau Ibu Megawati, tapi tetap sekadar kedua nama itu adalah nama pejabat publik yang sangat terkenal, apalagi kita tahu keduanya jadi dalam kubu yang berbeda ataupun berbeda pendapat, ” kata Andreas.

Oleh sebab tersebut, ia meminta para guru buat berhati-hati dalam membuat soal agar tidak menimbulkan kegaduhan di asosiasi maupun di kalangan pejabat tersebut sendiri.

“Kalau yang buat soal memang guru, menetapkan dipertanyakan, seharusnya dia betul-betul membentengi situasi dengan menggunakan nama yang tidak menimbulkan polemik, ” ujarnya.

“Apalagi dalam soal keduanya ditempatkan dalam posisi dengan berbeda. Seolah-olah ada yang cara dan buruk. Jelas saja bila hal ini membuat pendukung Bungkus Anies maupun Ibu Mega kecil, ” lanjut Andreas.

Senada dengan Andreas, Pengamat Pendidikan Doni Koesoema juga menyatakan kalau ada beberapa prinsip dalam melaksanakan soal dalam ujian pelajaran, yakni objektif, netral, dan tidak pancaran. Dia menilai, soal tersebut tak relevan dengan tujuan pembuatan perkara.

“Prinsip soal tes yang baik salah satunya faktual, netral dan tidak bias ataupun tidak ada prasangka. Jadi kalau mengacu pada tokoh publik, sebaiknya tidak digunakan karena tidak relevan dngan tujuan pembuatan soal, ” kata Doni saat dihubungi langgas. com, Minggu (13/12).

Dia melihat, guru pembuat soal itu tidak memahami cara memproduksi soal yang baik sesuai dengan prinsip yang ia sebutkan itu. Selain itu, kata Doni, guru harus bisa menjaga kode etiknya dengan tidak memasukkan kepentingan politiknya dalam proses belajar-mengajar.

“Sebagai pendidik anak bangsa, kudu jaga kode etik. Tidak dapat ada afiliasi politik apalagi mempengaruhi pengajaran. Guru harus berpihak di kebenaran bukan prasangka, ” kata Doni.

Pemerhati pendidikan itu berharap guru pembuat perkara itu tidak memiliki kepentingan kebijakan apapun. Dia pun mengimbau Disdik DKI Jakarta untuk mendampingi kiai pembuat soal tersebut maupun kiai lainnya agar kejadian ini tak terulang lagi.

“Bila ini dilakukan secara sadar, maka pembuat soal ini memiliki rencana atau intensi tertentu yang kita tidak tahu apa motivasinya. Sepantasnya Disdik memberikan pendampingan agar guru dapat membuat soal-soal yang baik, ” kata dia.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Daerah DKI, Nahdiana, mengatakan pihaknya tidak pernah meminta pihak sekolah itu membuat soal ujian dengan menyebutkan nama pejabat publik tertentu.

“Dinas Pendidikan tidak pernah mengimbau kepada guru di madrasah untuk membuat soal ujian sekolah dengan menyebutkan nama pejabat publik tertentu, ” kata Nahdiana, Sabtu (12/12).

Oleh pokok itu, pihaknya telah meminta pengasuh yang membuat soal itu untuk berjanji tidak mengulanginya lagi. Selain itu, ia juga mengimbau semesta lingkungan pendidikan di DKI Jakarta untuk menjaga netralitas.

“Kami telah mengarahkan guru dengan membuat soal ujian sekolah tersebut untuk tidak mengulangi perbuatannya sedang karena hal tersebut berpotensi menjelma unsur pelanggaran netralitas terhadap gaya ASN, ” ujarnya. [bal]