Politikus PKB Minta Kasus Azis Syamsuddin Tidak Dipolitisasi

Merdeka. com – Ketua Pimpinan Pusat GP Ansor Luqman Hakim meminta pencekalan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin tidak ditanggapi berlebihan. Politikus PKB ini bilang, langkah yang dikerjakan KPK dilindungi undang-undang. Pokok itu, dia meminta peristiwa ini tidak ditafsirkan politik.

“Langkah dengan dilakukan KPK adalah dilindungi oleh Undang-undang. Untuk itu, kasus ini tidak ditafsiri secara berlebihan, termasuk strategis, ” ujar Luqman kepada wartawan, Jumat (30/4).

“Biarkan hukum menyala dengan baik, beri kesempatan penyidik KPK untuk meyakinkan kasus ini agar segenap gamblang, ” imbuhnya.

Luqman menyebut, bagian KPK mencekal Azis ialah bagian menjunjung tinggi asas persamaan semua orang dalam mata hukum. “Upaya tersebut harus mendapat dukungan bergabung agar upaya penegakan asas di negara Indonesia serupa bisa berjalan dengan molek, ” kata Luqman.

Selain memberi bagian kepada KPK, Luqman pula meminta publik untuk memajukan asas praduga tak bersalah terhadap Azis Syamsuddin. Secara demikian, jangan sampai upaya KPK ini justru dimaknai untuk menjatuhkan nama awak, partai atau kelompok tertentu.

“Kita semua harus dewasa menyikapi urusan ini dalam kerangka membangun bangsa yang bersih, ” jelas Wakil Ketua Upah II DPR ini.

Diberitakan, KPK Meminta Imigrasi mencekal Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin bepergian ke luar kampung. Pencegahan ke luar negeri terhadap Azis berkaitan secara kasus dugaan suap kepada penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju untuk tidak memasang perkara ke tingkat pemeriksaan. Selain Azis, KPK serupa mencegah dua orang yang lain ke luar negeri.

“Benar, KPK dalam 27 April 2021 telah mengirimkan surat ke Ditjen Imigrasi Kumham RI buat melakukan pelarangan ke luar negeri terhadap 3 karakter yang terkait dengan perkara ini, ” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (30/4).

Ali tak merinci nama besar pihak lainnya yang turut dicegah ke luar daerah bersama Azis. Namun berdasarkan informasi, dua pihak dengan turut dicekal yakni Agus Susanto dan Aliza Gunado, pihak swasta.

Ali memastikan pencegahan ke luar negeri dilakukan selama 6 bulan ke aliran terhitung mulai 27 April 2021. Pencegahan ke sungguh negeri dilakukan demi memudahkan tim penyidik KPK di dalam menangani kasus ini.

“Langkah pencegahan ke luar negeri ini tentu dalam rangka kepentingan percepatan pemeriksaan dan menggali bukti-bukti lain, agar pada saat diperlukan untuk dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan pihak-pihak itu tetap berada di wilayah Indonesia, ” kata Ali.

Sebelumnya, di dalam Rabu 28 April 2021, tim penyidik menggeledah ruang kerja dan rumah jawatan Azis Syamsuddin. Dari penggeledahan yang dilakukan, tim penyidik menyita bukti berupa salinan yang terkait dengan kejadian.

Dalam kasus ini KPK menjerat penyidiknya, AKP Stepanus Robin Pattuju, pengacara Maskur Husain, & Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial. Robin dan Maskur diduga menerima suap sebab Syahrial sebesar Rp satu, 3 miliar dari janji fee Rp 1, 5 miliar.

Suap dilakukan agar Robin membantu menghentikan penyelidikan kasus perkiraan korupsi di Pemerintahan Praja (Pemkot) Tanjungbalai.

KPK menduga ada kontribusi Wakil Ketua DPR MENODAI Azis Syamsuddin dalam peristiwa ini. KPK menduga Azis meminta Robin agar positif mengurus perkara Syahrial di KPK. Azis Syamsuddin & Syahrial merupakan politikus Golongan Golkar.

Pertemuan Syahrial dengan penyidik Robin dilakukan di rumah jawatan Azis Syamsuddin. [bal]