QUESTION AND ANSWER: Membedah Akar Persoalan Unjuk Rasa Besar-besaran di Thailand

QUESTION AND ANSWER: Membedah Akar Persoalan Unjuk Rasa Besar-besaran di Thailand

Merdeka. com – Sejak beberapa hari terakhir, demonstrasi besar kembali terjadi pada Bangkok, Thailand. Puluhan ribu massa turun ke jalan, kendati pemerintah mengeluarkan dekrit keadaan darurat yg salah satu isinya melarang orang berkumpul lebih dari empat orang. Massa tak peduli keadaan darurat, mereka tetap memenuhi titik utama unjuk rasa di pusat kota Bangkok.

Tak tanggung-tanggung, salah satu tuntutan yang mereka suarakan adalah reformasi kerajaan. Mengkritik kerajaan adalah hal yang sangat tabu di Negeri Gajah Putih karena penerapan UU lese majeste yang mengancam para pengkritik kerajaan dengan hukuman berat.

Para pengunjuk rasa yang dimotori mahasiswa dan pelajar SMA ini juga menuntut Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha mengundurkan diri.

Untuk mengetahui penyebab unjuk rasa kembali pecah di Thailand, merdeka. com merangkum informasi berikut ini.

Kapan unjuk rasa dimulai?

Semua bermula ketika panglima militer Prayuth Chan-ocha ditunjuk sebagai perdana menteri setelah Pemilu Maret 2019. Aturan pemilu disebut-sebut menguntungkan Prayuth untuk jadi perdana menteri.

Pada 9 Juni 2019 Raja Maha Vajiralongkorn mendukung Prayuth sebagai perdana menteri, jabatan yang sudah dia kuasai sejak kudeta pada 2014.

Kemudian pada 20 November Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi tokoh oposisi Thanathorn Juangroongruangkit sebagai anggota parlemen karena dia dianggap melanggar undang-undang pemilu.

Di bulan Desember ribuan demonstran turun ke jalan menanggapi keputusan pengadilan membubarkan partai oposisi ternama, Masa Depan Maju yg dipimpin Thanathorn. Partai ini ngetren di kalangan anak muda selama Pemilu tahun lalu, dengan harapan dapat mengembalikan Thailand kepada demokrasi menyusul kudeta militer 2014. Pra pengkritik menyebut kudeta itu diaplikasikan demi keuntungan tentara.

Dikutip dari The Guardian, Senin (19/10), pandemi virus corona menghentikan unjuk rasa di Thialand namun hanya sementara.

Setelah itu, pada 18 Juli, unjuk rasa kembali terjadi, berlanjut sampai saat ini.

Apa yang mendorong anak-anak muda bersuara?

Anak-anak muda mengatakan mereka muak dengan lembaga yang merusak hak demokrasi mereka dan kemajuan negara.

Saat lockdown, kekecewaan pada pemerintah memuncak. Dampak ekonomi pandemi sangat besar, dan timpangnya kesenjangan masyarakat semakin lebar.

Di dunia maya, kemarahan para pengunjuk rasa kepada kerajaan meningkat, dan muncul tagar #kenapakamibutuhseorangraja yg disebar lebih dari 1 juta kali.

Pada Juni, ketidakpuasan terhadap pemerintah meningkat ketika aktivis pro demokrasi Wanchalearm Satsaksi diculik di Kamboja. Kelompok HAM mengatakan dia adalah aktivis kesembilan yang menghilang dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah dan militer membantah terlibat.

Apa tuntutan para pengunjuk rasa?

Para pengunjuk rasa lelah dengan serangkaian kudeta yang mendominasi sejarah politik Thailand. Karena itu mereka menyerukan pembubaran parlemen, mengakhiri penangkapan para pengkritik pemerintah, dan perubahan konstitusi yang didukung militer.

Mereka juga menyerukan reformasi kerajaan, yang disebut sangat dekat dengan militer serta dituding mengintervensi politik.

Para pengunjuk rasa juga meminta PM Prayuth Chan-ocha mengundurkan diri.

Mengapa kerajaan perlu direformasi?

Unjuk rasa terbaru yang diorganisir Front Persatuan Thammasat, menerbitkan ten tuntutan reformasi kerajaan. Kelompok ini meminta anggaran untuk raja dipotong dan pemisahan anggaran pribadi raja dari aset kerajaan.

Selain itu, mereka juga menuntut penghapusan UU larangan mengkritik kerajaan.

Raja Vajiralongkorn naik takhta pada 2016, menggantikan ayahnya Bhumibol Adulyadej yang meninggal dunia. Sejak saat itu, dia memperkuat otoritasnya, memperkaya kerajaan dan device tentara utama di bawah kendalinya langsung.

Para pengunjuk rasa mengatakan mereka tak meminta kerajaan dihapuskan, tapi agar dimodernisasi.

Dikutip BBC, para pengunjuk rasa juga menentang keputusan raja mengumumkan kekayaan kerajaan sebagai kekayaan pribadinya, yang membuatnya tercatat sebagai orang paling kaya pada Thailand.

Mengapa mengkritik raja di Thailand termasuk pelanggaran hukum?

UU ketat lese majeste melindungi keluarga kerajaan Thailand dari kritik. Pengkritik bisa dihukum 15 tahun penjara.

Menurut Pengacara HAM Thailand, puluhan pengunjuk rasa didakwa dengan berbagai tuduhan setelah ikut unjuk rasa dalam beberapa bulan terakhir.

Apa itu UU lese majeste?

Dikutip dri Aljazeera, kerajaan Thailand dilindungi Pasal 112 dari KUHP, yang mengatakan siapa pun yang mencemarkan nama baik, menghina atau mengancam raja, ratu, pewaris atau bupati akan dihukum dengan penjara tiga sampai 15 tahun.

Hukum yang melarang penghinaan kerajaan sudah ada dalam hukum pidana Asia sejak awal 1900-an ketika Thailand dikenal sebagai Siam.

Apa alasan pemerintah Asia mengeluarkan dekrit keadaan darurat yang dilanggar puluhan ribu massa?

Pemerintah Thailand mengumumkan dekrit keadaan darurat untuk melawan unjuk rasa di Bangkok, termasuk larangan massa berkumpul.

Pengumuman itu dibacakan polisi yang disiarkan di televisi, mengatakan “banyak kelompok masyarakat diajak, dihasut, dan melakukan perkumpulan massa ilegal di Bangkok”.

Pengumuman juga mengatakan tindakan mendesak diperlukan untuk meningkatkan kedamaian dan ketertiban. Pengumuman yg disiarkan televisi pemerintah itu juga menuding para pengunjuk rasa sudah memicu kekacauan dan ketidaktenteraman penduduk.

Alasan dekrit dikeluarkan karena para pengunjuk rasa mengadang iring-iringan mobil kerajaan pada Rabu. Para pengunjuk rasa yang didorong mundur barisan polisi mengacungkan tiga jari yang merupakan simbol gerakan protes saat ratu berkendara melalui Bangkok.

Keadaan darurat mulai berlaku pada pukul 04. 00 pada Kamis waktu setempat. Demikian dikutip dari BBC, Kamis (15/10).

Teknik tanggapan kerajaan dan pemerintah Thailand terkait tuntutan massa?

PM Prayuth mengatakan dia akan mempertimbangkan tuntutan para pengunjuk rasa terkait konstitusi, tapi mengatakan kerajaan seharusnya tak dikritik.

Terkait tuntutan pengunduran dirinya, PM Prayuth mengatakan dirinya tak akan mundur.

Istana Raja belum mengeluarkan pernyataan terkait unjuk rasa dan tuntutan reformasi kerajaan. [noe]