Suram 3 Nenek Buruh Pengolahan Ikan di Kendari Kena PHK tanpa Pesangon

Suram 3 Nenek Buruh Pengolahan Ikan di Kendari Kena PHK tanpa Pesangon

Merdeka. com – 3 nenek berstatus buruh di bengkel pengolahan ikan Kota Kendari tersentuh PHK tanpa pesangon saat kondisinya sudah renta. Ketiganya yakni Sumiati (65), Norma (66) dan Yodiati (48). Mereka merupakan mantan buruh pabrik PT KML, sebuah perusahaan pengolahan ikan di pesisir Teluk Kendari.

Rata-rata telah bekerja sejak 10 tahun lulus, ternyata tiga lansia itu hanya berstatus pekerja Perjanjian Kerja Zaman Tertentu (PKWT). Mereka tercatat jadi pekerja harian, tanpa kontrak yang jelas.

Bahkan, seorang nenek Norma sudah bekerja sejak 2007 hingga 2019. Selama itu, perusahaan mengupahnya Rp13 ribu bagi jam. Hal ini terungkap saat keduanya mengadu ke LBH Kendari.

Sedangkan Yodiati melahirkan, dia bekerja sejak tahun 2007 hingga 2017. Dia bercerita, pernah jatuh pingsan kelelahan dalam areal perusahaan.

“Itu kira-kira 2016, badan saya sampai tewas sebelah, lalu saya dirawat dalam RS. Kemudian istirahat lima bulan. Pas saya mau masuk balik mau bekerja, tidak diberi jalan, ” cerita janda dua bani itu, Rabu (21/10). Dikutip lantaran Liputan6. com.

Tempat menyebut, pihak perusahaan sempat mengirimkan kepadanya jika dia sudah nenek-nenek dan gampang jatuh sakit jika kembali bekerja. Setelah itu, minus komunikasi yang jelas, perusahaan benar-benar memutus komunikasi dengan wanita dengan sudah ditinggal mati suaminya semenjak 2015.

Sumiati (65) dan Norma (66) tidak berbeda jauh keadaannya. Kedua nenek ini, juga bekerja sejak 2007 di perusahaan yang sama. Sumiati kena PHK pada 2016, sedangkan Norma di dalam 2019.

Keduanya masing-masing bekerja sebagai tukang sapu serta penyortir ikan dan gurita yang diekspor ke luar negeri.

Keduanya juga pernah pingsan dalam lokasi perusahaan saat tanda kerja. Berulang kali masuk rumah sakit, bahkan harga obat, tak masuk dalam tanggungan pihak kongsi.

Beruntung, Yodiati sedang memiliki kartu sehat dari kelurahan. Dia menghitung, sekitar lima maka enam kali bolak balik rumah sakit.

“Gaji saya cuma Rp 13 ribu bagi jam, saya pakai naik ojek Rp10 ribu pulang-pergi kerja. Sisanya itu yang dipakai beli makanan di rumah. Kalau pakaian, kadang-kadang saya utang dulu nanti gajian baru saya bayar sama tetangga, ” ujar Sumiati.

Dia bercerita, sejak suaminya meninggal 17 tahun lalu, sembarang pekerjaan dilakoni supaya bertahan hidup. Gajinya, untuk menghidupi enam anaknya yang kini diantaranya sudah berkeluarga.

Norma (66), ibu tiga anak ini, juga di-PHK dengan alasan tidak jelas. “Kami membentuk kerja kalau ada barang (ikan-hasil laut) masuk. Kalau ndak ada barang, ndak masuk kerja, ” ujarnya.

Dia meneruskan, awal mula tak bekerja di sana, pihak perusahaan memintanya agar mengambil libur dengan alasan ikan belum masuk. Namun, saat stok ikan mulai masuk di kilang dan buruh lainnya mulai hidup, dia tak pernah dipanggil sedang.

Norma menceritakan, tempat masih memiliki suami. Namun, adam yang usianya lebih tua beberapa tahun itu, sudah tak berkecukupan banyak bekerja karena sakit-sakitan.

Dari informasi pihak LBH dan ketiga nenek yang kena PHK, ternyata PT KML membayar mereka dengan sistem gaji mulai jam. Masuk tanpa ada janji jelas, ketiganya juga tidak bekerja sebulan penuh.

Menurut Yodiati, jika stok ikan pantas banyak, mereka bekerja sejak memukul 8. 00 pagi hingga jam 20. 00 malam. Namun, status ini tidak berlangsung setiap keadaan.

“Kadang, sebulan awak hanya masuk kerja 17 keadaan. Tidak setiap hari, tergantung ada ikan atau tidak, ” ujarnya.

Dalam seminggu, itu biasa masuk empat sampai lima hari saja. Itupun, menurut itu, jika stok ikan sedang banyak.

Saat sedang lembur hingga pukul 22. 00 Wita, mereka tak mengetahui biaya lembur masuk dalam slip nota penghasilan atau tidak. Mereka hanya terang menerima gaji setiap dua minggu sekali.

“Kadang dapat Rp300 ribu, kadang sampai Rp500 per dua minggu, ” ungkap Yodiati.

Dia dan kedua rekannya mengaku, masuk minus mendaftar dan tanda tangan kontrak secara resmi. Mereka bercerita, awalnya pihak perusahaan mendatangi warga, memeriksa yang mau bekerja.

“Dari situ informasi menyebar, kemudian kami saling panggil untuk kegiatan di sana, ” ujar Yodiati.

Usai kena PHK, ketiga nenek itu sempat mengeluh ke Disnaker Sultra sejak Desember 2019. Namun, upaya mediasi urung meskipun kerabatnya ikut membantu. Di Juli 2020, laporan mereka diteruskan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Pengadilan Negeri Kendari.

“Permintaan kami, dibayar pesangon atau apalah, biaya selama masuk RS bisa diganti. Itu saja, ” ujar Norma.

Dari data yang dibacakan Hakim PHI Pengadilan Negeri Kendari, Tahir SH bersama dua hakim anggota, ke-3 nenek ini rata-rata meminta imbalan pesangon sebesar Rp 10 juta selama bekerja 10 tahun.

Rinciannya, untuk biaya kesehatan dan gaji yang tak serasi UMR. Masing-masing sebesar Rp1 juta ditambah Rp8 juta lebih.

Jumlah rata-rata, total yang mereka minta untuk dibayarkan kongsi sebesar Rp9, 9 juta.

Namun, perusahaan tidak membenarkan permintaan mereka. Hakim PHI mengucapkan, mereka tak disertai kontrak sahih saat bekerja dan tak tersedia perjanjian kerja.

“Setelah mencermati gugatan pihak penggugat, sama dengan dengan sistem pekerjaan PKWT, kalau hal tersebut adalah gugatan yang kabur. Tidak ada korelasi, antara poin-poin gugatan yang diajukan penggugat (nenek) dan data-data yang diajukan pihak tergugat (perusahaan), ” perkataan hakim, Kamis (22/10).

Kuasa hukum Nenek Yodiati serta dua lainnya, Anselmus Masiku, mengutarakan dari tiga putusan ini, hanya nenek Norma yang gugatannya diterima. Dia dinyatakan, ada hubungan adat berupa hubungan kerja.

“Tapi karena statusnya pekerja harian, maka Ibu Norma tidak mendapatkan hak pesangon, ” ujar Anselmus.

Ketua LBH Kota Kendari ini menambahkan, padahal kalau melihat lamanya waktu kerja, seharusnya ketika hakim menolak pemberian upah kerja, seharusnya ketiganya bisa diberi uang pisah kerja.

Uang pisah kerja yakni, uang yang diberikan bagi pekerja/buruh dengan mengundurkan diri atas kemauan tunggal, yang tugas dan fungsinya tak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung. Selain menerima uang penggantian sah sesuai ketentuan Pasal 156 bagian (4) diberikan uang pisah dengan besarnya dan pelaksanaannya diatur pada perjanjian kerja, peraturan perusahaan, ataupun perjanjian kerja bersama.

“Karena, pekerja ini berhenti bukan karena kemauannya namun karena lemah, ” katanya.

Dia menilai, ada ketidakadilan dalam putusan hukum terhadap ketiga orang aki ini. Namun, tidak sampai dalam situ, pihaknya masih akan menyelenggarakan kasasi.

“Untuk Emak Norma, kami akan kasasi terhadap putusan hakim. Sedangkan, dua penggugat lainnya, Yodiati dan Sumiati, ada salah ketik dalam gugatan, awak akan ajukan gugatan kembali, ” pungkasnya.

Pihak perusahaan PT KML yang ikut wasit, Kamis (22/10) langsung meninggalkan ruangan sebelum sidang usai. Saat kuli mengonfirmasi, salah seorang staf PT KML tidak mengangkat telepon seluler. [cob]